A Secret Weapon For reformasi intelijen indonesia
A Secret Weapon For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
“The return” from the President’s entire Manage about BIN has introduced again memories and issues concerning the likely for ‘misuse’ of intelligence for The federal government’s political passions. Especially in the midst of the current momentum of the Covid-19 pandemic, exactly where the President has the authority to just take quickly, unpopular, and crisis political and coverage methods, including the deployment of armed forces and intelligence forces to guidance endeavours to handle the threat of the Covid-19 pandemic.
The sights, opinions and positions expressed in all posts are Those people on the author by itself and don't symbolize People of the editors or of Big apple College College of Law. The accuracy, completeness and validity of any statements produced in this text are usually not certain. We acknowledge no liability for almost any mistakes, omissions or representations.
Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
Reformasi Intelijen Indonesia masih membutuhkan perbaikan dalam pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya manusia. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, intelijen nasional dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Among the variables creating the amazing strategic intelligence ‘power’ was the full control of intelligence by President Soeharto through the Orde Baru
Yet another challenge will be the sectoral rivalry among the military, police, and strategic intelligence expert services, all of which are oriented in direction of inner protection threats and domestic intelligence operations. Domestic threats variety a contested operational domain, a ‘grey’ zones of defense, stability, and intelligence threats.
Guidelines only minimally protect and enhance the participation of marginalized groups or Other people going through discrimination in Modern society.
Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.
Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
Selain itu, diversifikasi ekonomi juga menjadi faktor penting. Misalnya, Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata perlu mengembangkan sektor lain, seperti pertanian dan industri kreatif, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang user dalam memberikan perintah.
Sebagai lembaga intelijen, BIN pada hakikatnya adalah lembaga yang punya kemampuan dalam melaksanakan pelacakan atau tracing. Harapannya dengan melibatkan BIN dapat mempermudah proses identifikasi persebaran populasi kelompok masyarakat yang belum melakukan suntik vaksin.
Dihadapkan oleh perubahan periksa di sini besar politik, ekonomi dan keamanan world yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Experienced, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.
Citizens are generally aware about general public participation mechanisms. By way of example, civil society actively introduced public information lawsuits in advance of the Public Information Fee as permitted under Regulation No. 14/2008 to the Disclosure of Community Data. Even so, the government generally unilaterally categorizes “public company” as exempt for reasons for instance sustaining “nationwide financial resilience.